Perluas Wewenang, KNKS Bakal Berubah Jadi KNEKS 

gomuslim.co.id – Lembaga Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) direncanakan akan diubah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin baru-baru ini. Rencana tersebut sudah diusulkan kepada presiden dengan 4 sasaran.

Ma'ruf mengatakan, rencana itu dinilai menganut pada dual economic system, yaitu konvensional dan syariah. Wapres ingin komite ini tidak hanya keuangan tapi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. “Karena itu, masalah ekonomi juga sudah menganut dual economic system. Makanya (Indonesia) sudah punya satu lembaga namanya KNKS," ujarnya, Jumat (17/1/2020).

Ia menegaskan keinginannya untuk mengembangkan ekonomi syariah yang lebih besar. Menurutnya, salah satu sasaran penting yang ingin dicapai adalah Indonesia menjadi pusat industri halal. Selama ini, menurut Ma'ruf, Indonesia hanya berstatus 'tukang stempel'.

"Ini halal apa tidak distempel oleh kita. Bahkan dari luar negeri pun 56 lembaga sertifikat dunia selalu minta endorsement dari kita, Indonesia. Kedua, kita ini konsumen terbesar, bukan produsen. Produsennya Brasil, Australia, dan lain-lain. Kita ingin ke depan ini Indonesia jadi produsen halal terbesar dunia karena potensi kita ada. Karena itu kita ingin manfaatkan kawasan ekonomi khusus (KEK) menjadi ada halal industrial estate atau punya KEK halal sendiri. Itu saya kira," kata Ma'ruf.

 

Baca juga:

Pesantren KHAS Kempek Terpilih Jadi Pilot Project Pengembangan Ekonomi Syariah

 

Lebih lanjut, Rais Aam PBNU ini juga mengungkapkan rencana pemerintah mengembangkan industri keuangan syariah. Salah satu capaian positif saat ini adalah Indonesia sudah menjadi penerbit sukuk terbesar. Sukuk itu tujuannya membantu APBN dalam pembuatan jalan, kantor, dan pendidikan, dan sebagainya. Itu sudah sekian ratus triliun dan akan kita kembangkan.

Pun dana sosial macam zakat dan wakaf. Realisasi zakat baru 3,5% atau Rp 8 triliun. Padahal potensi Rp 230 triliun lebih. Apabila realisasinya bisa naik hingga 50%, Ma'ruf meyakini kemiskinan bisa dihilangkan. Kemudian untuk wakaf, pemerintah sedang mengembangkan sukuk wakaf.

"Itu untuk membiayain negara tapi nanti uang hasilnya itu diberikan kepada lembaga wakaf untuk kepentingan masyarakat lagi. Jadi dana ini gak ke mana-mana. Jangan sampai sukuk itu orang asing yang beli keuntungannya untuk asing. Sukuk ritel, sukuk kecil-kecil yang Rp 500 ribu, masyarakat dapat imbal hasil dan digunakan untuk APBN. Ada sukuk hijau untuk lingkungan. Banyak sekali hal-hal yang ingin kita kembangkan," terangnya.

Keempat, lanjut dia, bisnis syariah berkaitan dengan usaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan ekonomi kecil yang kita semai dan tumbuhkan. Itu pun, kata Ma'ruf, akan terus dikembangkan. (hmz/cnbc/detik)

 

Baca juga:

KNKS, Komite Percepatan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia


Back to Top