Ini Kata Wamenag Terkait Rencana Pangkas Uang Saku Jemaah Haji 

gomuslim.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) RI berencana untuk memangkas uang saku jemaah haji pada penyelenggaran ibadah haji tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menag, Zainut Tauhid Saadi. Namun demikian, ia menyebut bahwa rencana ini dalam proses pembahasan.

Menurutnya, selama ini jemaah haji mendapatkan uang saku (living cost) sebesar 1.500 riyal atau sekitar Rp5,4 juta. Perkembangan terbaru dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2020, Kemenag mengusulkan pengurangan uang saku menjadi 1.000 riyal (Rp3,6 juta).

Tahun lalu jemaah haji mendapatkan 40 kali katering makan selama di Makkah. Sedangkan tahun ini jemaah mendapatkan 50 kali jatah makan. Dengan penambahan katering itu, otomatis menambah biaya perjalanan ibadah haji (BPIH),” ujarnya, Selasa (21/1/2020).

Ia mengungkapkan, ketetapan BPIH belum diputuskan menunggu rapat kerja dengan Komisi VIII. Katanya, Kemenag dan Komisi VIII DPR RI akan segera menetapkan besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020.

 

Baca juga:

Rekrutmen Petugas Haji 2020 Dibuka, Ini Juknisnya

 

“Diperkirakan BPIH 2020 akan disahkan awal Februari depan. Pada 15-17 Januari dilakukan rapat bersama Komisi VIII DPR. Lalu, pada 18 Januari dilakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk survei dan melihat layanan hotel, katering, transportasi, dan lainnya,” jelasnya.

Ia mengaku, sesuai arahan Menteri Agama, tahun ini ditargetkan BPIH yang dibayar jamaah (direct cost) tidak mengalami kenaikan. Yakni sama seperti tahun lalu dengan rata-rata Rp35,23 juta. Ada sejumlah aspek yang bisa memengaruhi besaran biaya haji. Mulai dari harga tiket pesawat yang terkait dengan harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Akan tetapi, dengan pemangkasan tersebut,maksudnya akan ada peningkatan di sektor lain. Jadi sama saja seperti tidak ada pemangkasan melainkan di tingkatkan ke fasilitas lain,” tegasnya.

Ia mencontohkan peningkatan itu seperti penambahan jumlah konsumsi jamaah yang sebelumnya 40 kali menjadi 50 kali. "Misalnya ataupun ada penambahan biaya yang lain dan saya kira hal tersebut sangat wajar," pungkasnya. (hmz/wartaekonomi/dbs/foto:jawapos)

 

Baca juga:

Tunggu Sistem Online, Kemenag Pertimbangkan Cabut Moratorium Izin Pendaftaran PPIU


Back to Top