Begini Tanggapan Anggota Komisi VI Terkait Penghapusan Sertifikasi Halal di RUU Onimbus Law

gomuslim.co.id – Wacana penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha, Nevi Zuairina.

Nevi menilai bahwa kewajiban sertifikasi halal terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia justru sangat diperlukan. Hal ini mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

“Indonesia ini kan penduduknya mayoritas Muslim. Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa tahun ini dengan 85,17 persen beragama Islam. Jadi sangat perlu sertifikasi halal produk itu ada pada regulasi tertinggi Negara kita,” ujar Nevi, Rabu (29/01/2020).

Diketahui, perkiraan analisa data dari Global Religious Futures, penduduk Muslim Indonesia pada tahun 2020 mencapai 229,62 juta jiwa, artinya Indonesia menjadi negara muslim terbesar dunia.

Tudingan segelintir pihak yang menyatakan bahwa investasi dan perekonomian akan terhambat bila masih ada kewajiban sertifikasi halal merupakan ide yang tidak bijak. Data sudah membuktikan bahwa Indonesia merupakan pasar sangat potensial dunia, yang berarti tidak semena-mena dalam menghancurkan benteng perlindungan pada keyakinannya.

“Sertifikasi halal untuk makanan ini membawa spirit healthy food, makanan yang aman, sehat bergizi dan aman dari segala efek samping bahan berbahaya baik kimia maupun rekayasa genetika,” tegasnya.

Legislator Dapil Sumatera Barat ini meyakinkan kepada seluruh konstituennya di Sumatera Barat dan seluruh penduduk muslim di Indonesia, bahwa Fraksi PKS, yang dikomandoi langsung oleh Ketua Fraksi, akan kompak menjadi yang terdepan mempertahankan kewajiban sertifikasi produk Halal. Regulasi ini telah dibahas sekian lama dengan berbagai pengkajian dan simulasi demi kenyamanan hidup di Bumi Indonesia ini. 

 

Baca juga:

Polemik Onimbus Law, Begini Tanggapan MUI dan Muhammadiyah terkait Sertifikasi Halal

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyarankan agar aturan-aturan wajib sertifikasi halal dicabut. Menurut dia, aturan ini bisa diubah kembali pada prinsip semula yakni sukarela atau voluntary. "Kenyataan di lapangan ini kesulitan teknis, pertama kesulitan dari tenaga auditornya terbatas, dari orang yang akan melakukan pengecekannya. Kedua, biaya sertifikasi cukup besar, siapa yang mau nanggung," ujarnya di Jakarta.

Menurut Haryadi, aturan dengan mewajibkan sertifikasi halal menimbulkan keresahan di masyarakat, sebab aturan itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pihaknya melihat hanya negara Indonesia saja yang menggunakan prinsip mandatory atau mewajibkan, bahkan di negara Saudi Arabia pun tidak menerapkan hal itu.

"Mandatory itu adalah semua harus sertifikasi halal, kalau voluntary sukarela. Jadi kalau saya bilang produk saya halal maka saya pribadi wajib membuktikan itu halal. Tapi kalau saya hanya men-declaire halal ya gak harus dibuktikan," ujarnya pekan lalu.

Hariyadi menegaskan bahwa sertifikasi halal dengan prinsip voluntary dinilai lebih bagus di pasaran, dibandingkan prinsip mandatory yang malah membuat kacau. "Kalau kita lakukan voluntary kenyataan produk sertifikat di pasar bagus, kalau mandatory kan menjadi kacau. Jadi teknisnya yang masalah," ujarnya

Dia mendukung penuh, apabila aturan sertifikasi halal itu dicabut, dan berharap bisa dikembalikan pada prinsip yang semula. "Kalau aturan sertifikasi dicabut bagus dan dibalikin ke semula saja," katanya.

Kemudian, Hariyadi pun sangat menyayangkan terkait adanya perubahan-perubahan yang selalu disangkutpautkan dengan politik. Menurutnya, apabila ada suatu perubahan kebijakan atau aturan, harus dibenahi bersama. "Di sini apa-apa dinarasikan politik mulu, akhirnya harus dibenahi karena semua berhitungnya politik kan, itu yang jadi masalah," ujarnya. (mga/dpr/neraca)

 

Baca juga:

Kemenkop UKM dan LPPOM MUI Sinergi Penerapan Sertifikasi Halal


Back to Top