Gunakan Skema SBSN, Gedung Asrama Haji Transit Kota Sorong Diresmikan

gomuslim.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) meresmikan Asrama Haji Transit Kota Sorong, Papua Barat, Senin (17/02/2020. Peresmian gedung yang dibangun dengan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2019 ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Nizar.

Turut hadir pula dalam peresmian perwakilan Walikota Sorong, perwakilan Bupati Sorong, Forkopimda Papua Barat, serta Bank BPS BPIH Kasubdit Asrama Haji Kemenag Haryanto.

“Pembangunan Gedung Asrama Haji Transit Kota Sorong ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada jemaah, agar merasa nyaman saat berada di asrama haji sebelum mereka diterbangkan melalui Embarkasi Makassar kemudian ke tanah suci,” ujar Nizar. 

 

Baca juga:

STAIN Sorong Papua Barat Akan Buka Prodi Haji dan Umrah

 

Gedung yang menelan biaya lebih dari 14 miliar rupiah ini terdiri dari dua lantai. Lantai pertama dipergunakan sebagai lobi, ruang kantor dan parkiran. Sementara lantai kedua, terdapat 11 kamar yang terdiri dari dua kamar VIP dan sembilan kamar standar. “Masing-masing kamar berkapasitas empat orang, dan fasilitasnya setara dengan hotel bintang tiga,” imbuh Nizar. 

Selain untuk merevitalisasi gedung Asrama Haji, dana SBSN juga diperuntukan untuk membangun gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Menurutnya, gedung ini berfungsi sebagai layanan satu pintu.

"Jadi sejak jemaah haji menyetorkan setoran awal untuk mendaftarkan haji di Bank Penerima Setoran (BPS), rekam biomtetrik, menerima nomor porsi hingga penbatalan semuanya dilakukan di gedung PLHUT tersebut," tambahnya.

Nizar juga menjelaskan, satuan kerja dapat memanfaatkan skema SBSN untuk pembangunan, salah satu syaratnya adalah tanah tempat pembangunan atas milik Kementerian Agama. “Ini sudah kesepakatan trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Bapak kalau ada tanah milik Kementerian Agama, minimal luasnya 200 m2, itu bisa diajukan untuk pembangunan pusat pelayanan haji dan umrah,” paparnya. 

Menurutnya, persyaratan status kepemilikan tanah ini harus terpenuhi, karena skema pembiayaan SBSN tidak boleh digunakan untuk pembelian tanah. “SBSN digunakan hanya untuk membangun (gedung),”singkatnya. 

Gedung PLHUT tersebut, kata Nizar, selain untuk mendaftar atau memberikan informasi haji juga tempat informasi terkait penyelenggaraan umrah. Ia mengakui kasus-kasus umrah yang menyeret beberapa travel, karena masyarakat minim informasi terkait penyelenggaraan umrah.

"Perlu dibentuk sebuah layanan yang bisa memberikan manfaat kepada calon jemaah baik umrah maupun haji dalam memperoleh informasi yang benar. Misalnya,  travel umrah yang betul-betul berkualitas betul-betul amanah itu yang mana? Itu bisa dikonsultasikan melalui PLHUT di tingkat kabupaten/ kota," pungkasnya. (mga/Kemenag)

 

Baca juga:

Moratorium Izin Penyelenggara Umrah Dicabut, Masyarakat Bisa Ajukan Izin Baru PPIU


Back to Top