IHW Gelar FGD Bahas ‘Rancangan UU Cipta Lapangan Kerja Berkaitan Produk Halal’

gomuslim.co.id – Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch (IHW) menggelar Forum Group Diskusi (FGD) terkait dengan tema ‘Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang Berkaitan dengan Jaminan Produk Halal dan Peran Majelis Ulama Indonesia’.

Direktur eksekutif IHW, Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H mengatakan, semangat Omnibus Law untuk mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kesamaan. Tetapi dengan ketentuan yang bertentangan, maka Omnibus Law harus difungsikan untuk mengatasi konflik antar peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.

“Karena itu, rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang akan menyesuaikan kembali sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), terdapat pasal yang diantaranya menghapus kewenangan tunggal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa produk halal," terang Ikhsan di A One Hotel, Jl. KH. Wahid Hasyim No.80, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (19/2/2020). 

Ia menjelaskan, di dalam Pasal 1 Angka 10 RUU Cipta Kerja menyatakan ‘sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal’. Ketentuan tersebut jelas mengubah ketentuan UU JPH yang menetapkan Fatwa MUI sebagai sumber hukum.

Menurutnya, berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah penyederhanaan proses yang berbeda dengan peniadaan ketentuan yang bersifat substantif. Misalnya fatwa MUI untuk kehalalan produk artinya bahwa sertifikasi halal harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keagamaan, karena terminologi halal dan haram adalah hukum agama yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi keulamaan.

 

Baca juga:

IHW Minta Lembaga Pendidikan Indonesia Fokus Riset Industri Vaksin dengan Substitute Halal

 

“Menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Tetapi dengan tdk menabrak UU 15 Tahun 2019 tentang Pemventukan Peraturan PerUndangan yg menganut prinsip keterbukaan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Fatwa produk halal bersifat (qodoi) artinya final dan binding, karena merupakan penetapan fiqih Qada’i yang  hasilnya tidak dimungkinkan lagi dibuka ruang untuk pengujian kembali, tidak boleh lagi terjadi perbedaan pendapat, oleh karenanya fatwa produk halal harus ditetapkan oleh Majelis ulama Indonesia bukan diserahksn kepada ormas2 Islam apalagi oleh orang-perseorangan.

Katanya, untuk menghindari perbedaan fatwa karena harus bersifat final dan binding, maka sudah tepat bahwa penetapan fatwa atas produk halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sebagaimana kita ketahui bahwa MUI tempat bernaungnya ormas Islam tempat berhimpunya para Ulama, zuama dan cendekiawan muslim, dari Nahdhlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Matlaul Anwar dan 59 Ormas Islam lainya hingga Persatuan Umat Islam,” imbuh Ikhsan.

Oleh karena itu, ia mengungkapkan, tugas auditor halal harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk dan pengetahuan syariah. Maka, katanya, sangat jelas RUU Cipta Kerja ini telah mendelegitimasi peran dan kewenangan ulama karena auditor adalah wakil dan saksi dari ulama dalam melakukan proses pemeriksaan produk .

“Auditor halal tidak sekedar orang yang memiliki kapasitas keilmuan tetapi dia juga memahami tentang syariah dan telah disumpah sebagai wakil Ulama dalam proses pemeriksaan produk yang dimohonkan Sertifikasi halal,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam FGD yang digelar, IHW mengapresiasi niatan pemerintah untuk menghapuskan biaya seritfikasi halal bagi UKM.  

“Inilah yang disuarakan oleh kami  selama 3 tahun terahir ini  dalam rangka membantu UKM memperoleh sertifikasi halal dengan mudah dan murah, sehingga dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan UKM di pasar domestic dan menjadi daya saing melakukan eksport keluar negeri mendorong kembangnya Industri Halal di tanah air,  hanya harus dipahami jangan sampai menghilangkan  prinsip-prinsip yang tetap harus dijalankan dalam proses sertifikasi halal, misalnya penetapan produk halal melalui komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia,” pungkasnya. (hmz/rilis)

 

Baca juga:

Milad ke-7, IHW Komitmen Wujudkan Industri Halal di Indonesia


Back to Top