Menko PMK Sarankan Fatwa Pernikahan Tingkat Ekonomi, Ini Jawaban Wamenag

gomuslim.co.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi agar menerbitkan fatwa tentang pernikahan antar tingkat ekonomi. Menurut dia hal ini bisa mencegah peningkatan angka kemiskinan.

“Apa yang terjadi? Orang miskin cari juga sesama miskin, akibatnya ya jadilah rumah tangga miskin baru, inilah problem di Indonesia.” tutur Muhadjir dalam sambutannya di Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (19/02/2020).

Ia menyarankan Menteri Agama membuat fatwa terkait pernikahan status ekonomi masyarakat. “Yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin," jelasnya.

Mulanya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini memaparkan daya angka rumah tangga miskin di Indonesia yang telah mencapai 5 juta keluarga. Dia menyebut meningkatnya angka kemiskinan juga linier dengan meningkatnya penyakit seperti kerdil atau stunting.

"Rumah tangga Indonesia 57.116.000, yang miskin 9,4 persen sekitar 5 juta, kalau ditambah status hampir miskin itu 16,8. persen itu sekitar hampir 15 juta," ungkapnya.

Sebagai solusinya, Mantan Mendikbud itu meminta Menag Fahrul Razi untuk menerbitkan fatwa yang mengharuskan orang miskin menikah dengan orang kaya, begitu pun sebaliknya.

Selain itu, Muhadjir Effendy juga terus menginisiasi wacana sertifikasi pranikah agar tidak memunculkan keluarga miskin baru di Indonesia. Program ini menurutnya sudah diterapkan di Korea, Malaysia, dan Singapura. Pasangan yang belum kuat secara ekonomi harus melalui program kartu prakerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Tujuannya agar setelah menikah mereka menjadi rumah tangga yang mapan secara ekonomi,” tuturnya. 

 

Baca juga:

Pasangan Suami Isteri Asal Inggris Ini Rencanakan ‘Kencan Halal’ untuk Pemuda Leicester

 

Sementara itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, Kementerian Agama tidak bisa mengeluarkan fatwa. Sebab yang mengeluarkan fatwa, kata Zainut, adalah ulama. "Kementerian Agama kan tugasnya tidak mengeluarkan fatwa, fatwa itu kan dikeluarkan oleh ulama," kata Zainut.

Menurutnya, pernikahan tidak bisa dipaksakan hanya karena urusan miskin dan kaya. Sebab, pernikahan itu berwal dari cinta yang tumbuh dari hati. "Itu sangat subjektif enggak dipaksakan, kalau dia cinta, enggak ada masalah. Tumbuh dari perasaan mencintai sesama itu yang harus ditumbuhkan. Jangan dipaksakan namanya cinta kan tumbuh dari hati," jelasnya.

Namun, kata dia, semangat ide yang diusulkan Muhadjir sangat positif, yakni demi mengentaskan kemiskinan. "Saya kira mungkin yang dimaksud beliau untuk mengentaskan kemiskinan itu supaya ada saling menolong aja yang dimaksud. Yang kaya menolong yang miskin, jadi supaya kemiskinan itu cepat terangkat masalahnya. Cepat diatasi dengan cara saling menolong begitu. Kalau untuk masalah pernikahan itu tidak perlu ada fatwa. Fatwa bukan tugasnya dari Kementerian Agama," paparnya.

Lebih lanjut, kata Zainut, ide itu bisa saja dilaksanakan, namun tergantung niat dari orang kaya tersebut menikahi orang miskin. "Ya mungkin-mungkin saja sepanjang yang berkecukupan dia punya niat untuk menolong yang belum berkesempatan hidup layak, jadi sangat mungkin," kata dia.

Menurut Zainut, klasifikasi orang kaya adalah seseorang yang sudah selesai dengan kebutuhan primer dan sekunder, sementera orang miskin belum tentu bisa mencukupi kebutuhan primernya.

Namun yang harus digarisbawahi, kata Zainut adalah semangat kesetiakawanan sosial membantu orang lain, orang kaya membantu orang miskin. "Kawin itu kan tidak dalam arti fisik biologis, perkawinan bisa jadi perkawinan dalam pekerjaan, membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan. namanya berserikat, jadi maknanya bisa luas," pungkasnya. (hmz/tribun/dbs)

 

Baca juga:

Perkawinan Antar Ras Meningkat di Kalangan Muslim AS


Back to Top