MUI Keluarkan Fatwa Pedoman Salat Bagi Tenaga Kesehatan COVID-19

gomuslim.co.id - Setelah melalui pembahasan mendalam selama tiga hari berturut-turut, Komisi Fatwa MUI Pusat pada Kamis (26/03) akhirnya mengeluarkan Fatwa Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Kaifiat Salat bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat Merawat dan Menangani Pasien COVID-19.

Fatwa ini dibahas secara maraton dan intensif yang melibatkan lebih dari 35 ulama yang aktif berdiskusi selama tiga hari. Komisi Fatwa memandang ini sebagai Jihad Ulama dalam upaya penanganan wabah COVID-19. 

Meskipun mayoritas ulama di Komisi Fatwa MUI Pusat sudah senior, namun pembahasan materi fatwa selama tiga hari ini dilaksanakan secara online, sehingga tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk social distancing.

Fatwa ini muncul setelah sebelumnya Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin meminta MUI dan Ormas Islam di Indonesia untuk membahas fatwa terkait petugas medis pasien COVID-19 yang harus memakai Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

Sesuai protokol kesehatan, penggunaan APD hanya digunakan sekali pakai dan tidak boleh dilepas dalam waktu tertentu, selain harganya juga cukup mahal. Sehingga dalam beberapa kasus, jam kerja petugas medis APD lengkap melewati jadwal waktu salat. Sementara bagi seorang muslim selama memungkinkan tetap wajib melaksanakan salat fardhu dengan segala kondisi yang ada.  

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, KH. Asrorun Niam Sholeh menyampaikan, bila petugas medis yang memakai APD tersebut masih mendapati waktu salat saat selesai atau memulai kerjanya, maka  petugas tersebut wajib melaksanakan salat fardhu sebagaimana biasanya.

 

Baca juga:

MUI Mulai Bahas Dua Fatwa Baru terkait Pandemi Corona

 

Bila jam kerja petugas medis yang memakai APD lengkap dimulai saat sebelum masuk salat dzuhur atau maghrib, sementara selesainya masih berada di waktu ashar atau isya, maka ia boleh melaksanakan salat dengan jama’ ta’khir, yaitu di waktu ashar atau isya tersebut.  Hal itu juga berlaku sebaliknya.

Termasuk bila jam kerja petugas medis tersebut berada dalam rentang waktu dua salat yang bisa dijamak seperti dhuhur dan ashar atau maghrib dan isya, maka petugas tersebut bisa melaksanakan salat dengan jama’.

“Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan salat ashar atau isya, maka ia boleh melaksanakan salat dengan jama’ taqdim,” katanya.

“Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu salat dan ia memiliki wudhu, maka ia boleh melaksanakan salat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada,” sambungnya.

Bila kondisinya khusus, seperti yang dikatakan Kiai Ma’ruf, yakni penggunaan APD memakan waktu sampai delapan jam sehingga jam kerja petugas medis tersebut melewati dua waktu salat (ashar dan maghrib) dan tidak memungkinkan wudhu dan tayamum, maka boleh melaksanakan salat sesuai waktunya dengan tetap memakai APD yang ada. Salat tersebut tidak perlu diganti (i’adah) di lain waktu bila APD tidak terkena najis.

“Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, maka ia melaksanakan salat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi salat (i’adah) usai bertugas,” katanya.

Komisi Fatwa, lanjut Kiai Niam, juga mewajibkan penanggung jawab bidang kesehatan mengatur shift bagi tenaga kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu salat. Sehingga petugas medis tersebut bisa menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.

“Tenaga kesehatan perlu menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk melaksanakan salat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri,” tutupnya. 

 

Baca juga:

MUI Imbau Umat Islam Salat Ghaib untuk Korban COVID-19 yang Wafat

(Mr/okezone)


Back to Top