Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Dunia 2020: Apakah Sekadar Tren, Isu, atau Tuntunan?

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui” [al-Baqarah/2:168-169]

gomuslim.co.id - Dengan diturunkannya ayat ini, sangat jelas dikatakan bahwa Allah menyuruh kita sebagai untuk hanya mengonsumsi makanan yang halal. Namun di samping itu Allah juga menyertakan kata Thayyib yang ijtima ulama sepakat bahwa Halal dan Thayyib adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Menurut MUI, Halal adalah sebuah syarat sesuatu boleh dimakan atau digunakan seorang muslim, sementara thayyib adalah ambang batas sesuatu bisa dikonsumsi atau tidak, dimana baik dan tidaknya zat dalam keberlangsungan hidup seorang muslim.

Lawan kata dari Halal adalah Haram, artinya seorang muslim dilarang mengonsumsi yang haram seperti memakan daging babi, khamr dll. Sedang Thayyib memiliki makna baik, berkualitas dan bermanfaat, Misalnya, ada orang tertentu yang karena gangguan kesehatan dilarang minum kopi, makan daging kambing, yang secara objektif disebut sebagai makanan thayyib dan halal zatnya. Atas pertimbangan tersebut, makanan jenis ini tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi orang tertentu, karenanya harus dihindari dan menjadi tidak thayyib bagi sebagian orang.

Perintah Allah dalam hal ini menunjukkan kasih sayang Allah bagi para umat-Nya, Allah tegaskan berulang kali dalam Alquran. Kedua kata tersebut, Halalan Thayyiban merupakan kata yang berkali Allah tegaskan diantaranya dalam Qs Al Anfaal: 69, QS Al Baqarah: 168, QS Al Maaidah: 4, dan An Nahl: 114.  

 

Harapan Besar Menjadi Pusat Industri Dunia Halal 2020

Pada tahun sebelumnya, Indonesia patut merasa gagal, pasalnya dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia namun belum mampu menyediakan kebutuhan masyarakat muslim dengan jaminan produk halal sesuai syariah. Selain mencakup makanan, hal itu tentu saja terkait dengan perbankan, wisata halal, kosmetik, obat-obatan serta berbagai kebutuhan rumah tangga yang memerlukan jaminan halal agar aman digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, yakni Muslim.

Hingga terhitung sejak 2016, berbagai pihak mulai mempertanyakan ketertinggalan Indonesia bahkan jika dibandingkan dengan Malaysia yang menduduki peringkat ketiga sektor produk halal, baik makanan, farmasi dan travel. Sejak saat itu pula, Kementrian Perindustrian menggadangkan dengan optimis akan mulai menggarap serius industri halal, dengan alasan permintaan produk halal terus mengalami peningkatan, seolah lupa lebih dari 207 juta masyarakat muslim Indonesia sudah pasti ‘meminta’ kepastian halal-haram setiap produk yang beredar.

Bak gayung bersambut, seluruh dunia seolah mengamini, terbukti berbagai negara mulai mengembangkan kawasan Industri Halal, sebutlah Tiongkok, Taiwan, bahkan Thailand. Bagai sebuah trend, para investor pun turut serta ikut bertaruh menginvestasikan dolarnya. Bahkan, baru-baru ini isu wisata halal menjadi bahan bakar kampanye calon presiden yang tengah berusaha mencuri perhatian berjuta umat muslim, meski kenyataannya malah berujung polemik perebutan klaim terkait siapa yang lebih dulu menggagas ide wisata halal. Duh.

Sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa sebuah ide yang kemudian dengan sekuat tenaga diupayakan akan diikuti dengan sejumlah masalah. Sebut saja sertifikasi halal, proses bagi sebuah pelaku usaha makanan untuk mendapat sertifikasi memang tak mudah, berbagai regulasi harus dilewati, semua harus diteliti, selain bertaruh waktu tentu saja uang dan tenaga. Tak menjadi masalah mungkin bagi pelaku usaha besar, tapi bagaimana dengan UMKM?

Sementara, UMKM kerap disebut sebagai penggerak terbesar ekonomi Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1998 sudah membuktikan bahwa usaha kecil dan menengah justru yang bertahan ketika perusahaan-perusahaan raksasa rontok.

Baru-baru ini, dalam acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Halal Watch, Direktur LPPOM MUI, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, M.Si menyebutkan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMKM tak mungkin dibebankan sepenuhnya kepada negara. Namun ia juga menyadari pengusaha UMKM juga tidak boleh dipersulit dengan pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Ia bahkan mengatakan, agar tidak menjadikan isu Sertifikat Halal pada berbagai produk makanan dll menjadi alat yang membunuh UMKM.

Mimpi besar Indonesia menjadikan Pusat Halal Dunia 2020 seolah masih ditengah kebimbangan. Ditambah belum juga diterbitkannya Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) yang menjadi kunci Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan tugas.

 

Optimistis Jadikan Indonesia Pusat Industri Halal Sebab Tuntunan Islam

Meski sudah sebagaimana mestinya kita tidak bisa menampik upaya para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis syariah, baik perihal makanan halal, wisata halal, kosmetik, farmasi, fashion, serta kebutuhan hidup lainnya. Apresiasi besar bagi semua pihak yang mengupayakan dengan sungguh-sungguh dan serius.

Satu hal yang pasti, saya berharap semoga di antara kita tidak lupa bahwa segala sesuatu yang kita upayakan adalah dalam rangka menerapkan apa yang Allah perintahkan. Dalam hal ini tentu saja sesuai dengan ayat pembuka tulisan ini, yakni perintah Allah untuk mengonsumsi segala sesuatu yang haram. Bukanlah karena semata isu sosial, misi bisnis, atau trend semata.

Tentu saja, ide menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia 2020 adalah ide yang sangat bagus meski terasa terlambat. Karena terlambat akan selalu lebih baik dari pada tidak sama sekali.

 

Wallahu A'lam Bishawab

(nov/dbs/academiaedu/suararakyat/gomuslim)


Back to Top