Ini Fatwa DSN-MUI Tentang Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar

gomuslim.co.idPilihan instrumen investasi di Indonesia saat ini semakin beragam. Hal ini menyusul kesadaran masyarakat yang sudah meningkat untuk berinvestasi. Tidak hanya investasi yang berbasis konvensional, tapi investasi berbasis syariah pun mulai menyasar kalangan masyarakat muslim. Salah satunya adalah sukuk syariah.

Pada bulan Juli 2019 lalu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar. Berikut dokumentasi fatwa asli yang dipublikasi Dewan Syariah Nasional MUI Pusat:

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 127/DSN-MUI/VII/2019

Tentang

SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR

 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka merespon kebutuhan pengembangan skema penerbitan sukuk, diperlukan instrumen sukuk yang menggunakan akad Wakalah bi al-Istitsmar;

b. bahwa Fatwa DSN-MUI terkait sukuk belum menjelaskan sukuk yang menggunakan akad Wakalah bi al-Istttsmar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Sukuk Waknlah bi al-Istitsmar untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:

a. Q.S.al-Kahfi (18): 19:

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun'. "

b. Q.S. Yusuf (12): 55: tentang ucapan Nabi Yusuf a.s. kepada Raja:

"Jadikanlah aku bendaharawan Negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

c. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya... "

d. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

"Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ..."

e. Q.S. al-Ma'idah (5):2:

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

f. Q.S. al-Nisa' (4):29:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. "

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Khamsah illa al-Nasa'i (hadis diriwayatkan oleh Imam Hadis yang lima selain Imam al-Nasa'i, yaitu Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam al-Tirmidzi) dari 'Urwah al-Bariqi:

Bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah memberinya ('Urwah) satu dinar agar dibelikan untuk beliau seekor kambing. Maka ia membeli untuk beliau (dengan uang tersebut) dua ekor kambing lalu menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Dan ia datang kepada beliau dengan satu dinar dan seekor kambing. Maka beliau mendoakan keberkahan dalam jual-belinya, sehingga kalau ia membeli debu pun, ia akan memperoleh keuntungan.

b. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah:

"seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara'. Lalu Nabi bersabda, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka meniawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar'."

c. Hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abi Humaid:

"Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa'idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang laki-laki dari suku Asd bernama lbn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menghimpun zakat dari Bani Sulaim; ketika pulang (dari tugas tersebut), Rasulullah memeriksanya."

e. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukari dan Imam Muslim dari Busr bin Sa’id:

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa lbn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar bin Al-Khattab r.a. mempekerjakan saya untuk menghimpun sedekah (zakat). Setelah saya selesai menjalankannya dan menyerahkan zakat kepadanya, (Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah dan upahku hanya dari Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan kepadamu; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasulullah saw, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasulullah saw bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah"

3. Ijma' ulama tentang dibolehkannya wakalah. (Al-Mughni, Bab Wakalah, Jilid 5, h.74)

"Ibnu Qudamah berkata: 'dan Ummat (para ulama) telah beriima' (sepakat) atas kebolehan akad al-wakalah secara umum."

4. Kaidah fikih:

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakuknn kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemasIahatan."

 

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, juz 6, h. 468:

"Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu'alaihi waalihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka."

b. Pendapat Imam al-Syaukani dalam Nail al-Authar, Ju2.4,h.527, ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

"Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan."

c. Pendapat Wahbah al-Zuhalli dalam al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah, h. 89 dan 4058:

"Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan."

"Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi waalihi wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka. Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah."

d. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, Juz 6, h. 470:

"(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh meIakukannya (mewakilkan kepada orang Iain)."

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1:

"Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut."

f. Ketentuan AAOIFI dalam al-Ma'ayir al-Syar'iyah (Shori'ah Standards), Mi'yar (Standard) No. 46 tentang al-Wakalah bil Istitsmar, bagian pengertian al-Wakalah bil Istitsmar dan hukum syar'inya:

"Al-Wakalah bi al-Istitsmar hukumnya boleh dengan syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah."

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI yang terkait:

a. Fatwa DSN-MUI No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;

b. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah;

c. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;

d. Fatwa DSN-MUI No: 52IDSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;

e. Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;

f. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUII/X/2017 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah;

g. Fatwa DSN-MUI No: 126iDSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah bi al-Istitsmar.

3. Hasil Pembahasan arfiara DSN-MUI dan Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal25 Juli 2018 di Jakarta;

4. Surat dari Direktur Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan No: S-158/PM.l22l20l8 tertanggal 12 September 2018 perihal Permohonan Penyusunan Fatwa danJatau Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dalam Bentuk Pedoman Implementasi terkait Penerbitan Sukuk Korporasi;

5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

FATWA TENTANG SUKUK WAKAL,AH BI AL-ISTITSMAR

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bemilai sama, setelah diterimanya dana sukuk, penutupan pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya, dan mewakili bagian yang tidak bisa dipastikan batas-batas kepemilikannya (undivided share/syuyu') atas aset yang mendasarinya baik berupa aset berwujud tertentu (al-a'yan), nilai manfaat atas aset berwujud (manafi' al-a'yan), jasa (al-khadnmat), aset proyek tertentu (maujudat masyru' mu'ayyan) dan/atau asset kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath istttsmor khashsh) yang mewajibkan Penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil/margin/fee dan membayar kembali dana sukuk pada saat jatuh tempo sesuai karakteristik akad.

2. Wakalah bi al-Istitsmar adalah akad wakalah untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta Muw akkil baikdengan imbalan (Wakalah bi al-Ujrah) maupun tanpa imbalan (Wakalah bi ghatri al-Ujrah).

3. Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar adalah Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan akad Waknlah bi al-Istitsmar.

4. Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (fee).

5. Muwakkil adalah pihak yang memberikan kuasa (Pemegang Sukuk), baik berupa orang (Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon).

6. Wakil adalah pihak yang menerima kuasa (Penerbit Sukuk), yaitu berupa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtspersoon).

7. Profit Equalisation Reserve adalah dana cadangan yang dibentuk oleh Wakil yang berasal dari penyisihan selisih laba yang melebihi tingkat keuntungan yang diproyeksikan.

Kedua: Ketentuan Hukum

Penerbitan Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan tentang Akad dan Mekanisme Penerbitan Sukuk

1. Akad yang digunakan dalam Sukuk Waknlah bi al-Istitsmar adalah Akad Wakalah bi al-Istitsmar dengan mengikuti dan sesuai substansi Fatwa DSN-MUI No: 126/DSN-MUI/V/20I9 tentang Akad Wakalah bi al-Istitsmar;

2. Jenis usaha yang dilakukan Penerbit Sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dengan mengikuti, tunduk, dan patuh pada substansi Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dan Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;

3. Penerbit Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wakil dari pemegang Sukuk, untuk mengelola dana hasil penerbitan Sukuk dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan ;

4. Penjaminan dana Pemegang Sukuk oleh Penerbit, mengikuti, tunduk, dan patuh pada substansi pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah biI Ististsmar ;

5. Penerbit Sukuk dalam pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk wajib:

a. menyampaikan kepada calon Pemegang Sukuk tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan investasi yang akan dilakukannya, antara lain rencana jenis kegiatan, dan perkiraan keuntungan masing-masing kegiatan;

b. menyampaikan kepada calon Pemegang Sukuk tentang jenis akad wakalah yang digunakan, yaitu wakalah tanpa ujrah (wakalah bi ghairi al-ujrah) atau wakalah dengan ujrah (wakalah bi al-ujrah). Dalam hal wakalah bil ujrah, Penerbit Sukuk wajib menyampaikan jumlah ujrah dan waktu pembayarannya;

c. menyampaikan kepada calon Pemegang Sukuk tentang rencana skema akad yang akan digunakan dalam kegiatan investasi dana hasil penerbitan sukuk seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Bai', atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah;

d. menyampaikan kepada Pemegang Sukuk dan otoritas tentang realisasi penggunaan dana dalam kegiatan investasi yang dilakukan;

e. meminta persetujuan kepada Pemegang Sukuk dan otoritas apabila terdapat perbedaan antara penggunaan dana dengan rencana yang telah disampaikan;

f. menyerahkan seluruh keuntungan yang diperoleh kepada Pemegang Sukuk dalam bentuk Imbalan Sukuk secara periodic dan/atau pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan, kecuali disepakati lain dalam akad;

g. menjaga komposisi kegiatan penggunaan sebagian besar dana atau sekurang-kurangnya 50 % dalam bentuk aset berwujud dalam hal Sukuk diterbitkan untuk dapat diperdagangkan (tradeable) di pasar sekunder;

h. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka memberikan pernyataan kesesuaian syariah;

6. Penerbit Sukuk dalam pengelolaan dana hasil penerbitan Sukuk dilarang:

a. melakukan kegiatan di luar wewenang yang diberikan dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar;

b. mengambil atau menerima keuntungan dari hasil kegiatan investasi kecuali disepakati lain dalam akad berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 26IDSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah bi al-Istitsmar; dan

c. mengambil ujrah selain yang telah disepakati dalam Akad Wakalah bi al-Istitsmar.

7. Penerbit Sukuk dapat membeli sebagian atau seluruh Aset Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar sebelum jatuh tempo, dengan membayar harga sesuai dengan kesepakatan.

8. Untuk pembelian Aset Sukuk sebelum jatuh tempo, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran akad Aset Sukuk Wakalah bi al-Istitsmar.

9. Dengan izin dari Pemegang Sukuk (Muwakkit), Penerbit Sukuk sebagai Wakil boleh membentuk cadangan (Profit Equalisation Reserve) dari sebagian keuntungan untuk memitigasi kemungkinan terjadinya risiko investasi.

10. Penerbit Sukuk wajib mengembalikan dana sukuk kepada Pemegang Sukuk pada saat sukuk jatuh tempo dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika terdapat keuntungan maka Penerbit Sukuk wajib mengembalikan dana sukuk beserta keuntungannya;

b. Jika terjadi kerugian maka Penerbit Sukuk wajib mengembalikan sisa dana sukuk.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. melalui musyawarah mufakat,

b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, arttara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Syawwal 1440 H / 03 Juli 2019 M

 

DEWAN SYARIAH NASIONAL-

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,                                                                                      Sekretaris,

 

 

Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin                                                     Dr. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag


Back to Top